Bangka Barat, Tajukbabel.com,_
Rapat Forkopimda Kabupaten Bangka Barat yang digelar di Pesanggrahan Menumbing, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Selasa (10/10/2023) membahas empat hal, salah satunya adalah ketahanan pangan. Dalam rapat yang dipandu oleh Kepala Badan Kesbangpol Bangka Barat, H. Safrizal, SE. juga membahas masalah tambang, pencatatan sipil dan penyaluran BBM bersubsidi.
Berkaitan ketahanan pangan, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih, S,E. menerangkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan Rancangan Perda Ketahanan Pangan. Dirinya menyebutkan jika Raperda ini sudah disahkan menjadi Perda maka akan menjadi payung hukum di daerah dan harapannya akan berdampak signifikan kepada pembangunan pertanian di Bangka Barat.
Hal lain yang juga mendapat perhatian dan dibahas secara mendalam adalah terkait aktivitas pertambangan di wilayah Tembelok. Dikatakan oleh Kepala UPT Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa aktivitas pertambangan di wilayah Tembelok belum memiliki izin dari Pemerintah dikarenakan lokasi tersebut berada di luar IUP.
Menanggapi hal ini, Kapolres Bangka Barat menerangkan bahwa pihaknya aktif melaksanakan himbauan, sosialisasi, penyuluhan, serta melaksanakan kegiatan penegakkan hukum.
“Perlu saya ingatkan bahwa meskipun masyarakat nelayan sekitar Tembelok menyetujui aktivitas tambang, namun karena masih ilegal jadi tetap sifatnya terlarang. Kami himbau untuk berhenti, jika tidak diindahkan maka akan kami lakukan penindakan”, tegas Kapolres, Ade Zamrah, S. IK.
Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, SE., juga menegaskan bahwa penting dilakukan upaya percepatan untuk mensiasati ini.
“Saya merekomendasikan sebagai upaya tindak lanjut pembahasan, Forkopimda menyampaikan ke kementerian ESDM terkait pengajuan perluasan IUP PT Timah. Kita dorong bersama hal ini agar segala sesuatu dapat berjalan secara legal. Hari inii kita hentikan seluruh tambang ilegal, khususnya di Tembelok sampai tercapai legalitas,” jelasnya.
Kasi Intel Kejari Bangka Barat, Johan Ciptadi, yang turut hadir dalam rapat turut menyarankan perlunya terdapat leading sector yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“pertambangan memiliki multiplayer effect ke setiap sektor. Perlu dilakukan percepatan dari ilegal menjadi legal, dan tim tersebut agar dapat didukung oleh data-data yang secara parsial dimiliki Forkopimda. Sehingga terwujud pertambangan komprehensif yang didukung oleh pertanian yang kondusif,” terangnya.
Turut hadir Bupati Bangka Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Kepala OPD terkait, Camat Berserta Forkopimcam se- kabupaten Bangka BaratKabag Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bangka Barat, Forkopimcam Mentok, serta Kaposda Bin Kabupaten Bangka Barat.
Penulis : Syam
Editor : Wahyu Pratiwi
